Korelasi dan Implikasi Sistem Pendidikan Kolonial terhadap Sistem Pendidikan Modern di Indonesia

Oleh:

Auliya Millatina Fajwah

Pendidikan menurut Prof. H. Mahmud Yunus (dalam Carakata. 2012) adalah usaha-usaha yang sengaja dipilih untuk mempengaruhi dan membantu anak dengan tujuan peningkatan keilmuan, jasmani dan akhlak sehingga secara bertahap dapat mengantarkan anak kepada tujuannya yang paling tinggi. Sedangkan merunut pada UU SISDIKNAS no. 20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar danterencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar  peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memilikikekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat

Dalam suatu negara, mutu pendidikan sangatlah vital, karena merupakan pondasi pembangunan negara dan peningkat kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Sistem pendidikan yang diterapkan secara tidak sadar menjadi sebuah barometer kelayakan dan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan, sebagai tolak ukur dan sampel dari tingkat kecerdasan dan kemajuan suatu negara. Kacamata internasional tentunya akan mengunakan sistem sebagai indikator penilaian, di samping keluaran (goal) yang dicapai dari sistem tersebut.

Pada masa kolonial, mulanya pendidikan di Indonesia diawasi secara ketat dan dibatasi pergerakannya oleh suatu marginal, karena anggapan pemerintah kolonial bahwa penyelenggaraan pendidikan di kalangan kaum pribumi merupakan kegiatan ilegal sebagai bentuk oposisi yang membahayakan stabilitas kekuasan. Secara eksplisit, pembatasan itu dilakukan oleh pemerintah kolonial untuk melanggengkan kekuasan dan otoritasnya, tidak ingin eksistensinya tergeser.

Kelahiran sistem pendidikan baru pada masa kolonial merupakan hasil protes kaum humanis Belanda yang simpati terhadap keadaan masyarakat pribumi sebagai kaum proletar. Protes keras tersebut diserukan oleh Max Havelaar lewat sinisme dan kritik sosial dalam tulisannya yang diterbitkan tahun 1860, sehingga pada tahun 1901 pemerintah kolonial mulai memberlakukan politik etis.

Sebagai bentuk refleksi nyata pemberlakuan politik etis di bidang pendidikan, pemerintah kolonial mendirikan sekolah-sekolah bergaya barat bagi kaum pribumi. Pada hakikatnya, sekolah dasaryang didirikan Belanda sangat jauh dari indikasi awal, yakni sebagai sarana pencerdas bangsa, sebab pengajaran yang diberikan hanya berkisar seputar membaca, menulis, dan berhitung. Lulusannya akan dipekerjakan sebagai pegawai kelas rendah di kator pemerintahan Belanda dengan upah minim. Adapun sekolah lanjutan, yakni Europese Lagere School (ELS), Hollands Inlandse School (HIS), dan Hogere Burgerschool (HBS)dengan konsep dan materi pendidikan yang lebih jauh hanya diperuntunkan bagi golongan tertentu, seperti kaum burjois, peranakan Eropa, dan bangsa Belanda.

Dilihat dari korelasinya, nampaknya sistem pendidikan dasar kolonial diserap oleh bangsa Indonesia. Pada masa ini, sistem tersebut dipraktikan sebagai sistem pendidikan bagi balita dan kanak-kanak, yakni dalam ruang lingkup pendidikan mula yang lebih mendasar, seperti PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dan Taman Kanak-Kanak. Hal ini bermanfaat karena dapat  mengasah kecerdasan anak sejak dini, sehingga ketika beranjak pada tingkatan yang lebih tinggi, Sekolah Dasar, anak tidak mengalami keterkejutan signifikan karena telah dibekali sebelumnya.

Yang disayangkan adalah doktrin-doktrin yang ditanamkan kolonial pada masa itu berimplikasi pada paradigma masyarakat saat ini. Hal tersebut terbagi kedalam dua pengotakan, yang keduanya menimbulkan kesenjangan nyata antara kaum borjuis dan kaum proletar.

Hal pertama yang perlu disoroti adalah tujuan sistem pendidikan kolonial. Dikaitkan dengan politik etis yang digalangkan, tentu sistem pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial bukan hal cuma-cuma, lebih jauh lagi sistem tersebut ditujukan untuk menciptakan sumber daya manusia siap kerja untuk mengisi kekosongan kursi sebagai tenaga kerja kelas rendah. Hal itu kemudian menjadi sangat kohoren jika dikaitkan dengan kondisi saat ini. Dokrin dalam masyarakat yang menyatakan bahwa sistem pendidikan bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja siap pakai telah menggeser indikator keberhasilan sistem pendidikan.

Sistem pendidikan yang diterapkan tidak lagi bertujuan untuk menciptakan para cendikia dan agen perubahan, melainkan untuk menciptkan personal yang siap ditempatkan dalam dunia kerja. Hal ini kemudian berdampak pada paradigma masyarakat. Masyarakat berlomba-lomba untuk mendaftarkan diri pada sekolah-sekolah terakreditasi, lantas menjadi sebuah ironi ketika yang dikejar adalah gengsi dan gelar untuk memperoleh pekerjaan, bukan mengejar ilmu yang semestinya, seperti tujuan luhur yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni mencerdaskan keidupan bangsa. Penyebabnya adalah pemikiran dangkal masyarakat yang tidak melihat jauh ke depan, bagaimana ilmu yang didapat selama berlangsungnya proses pendidikan akan berguna dan bermanfaat.

Sistem pendidikan kolonial lain yang berimplikasi pada kondisi saat ini adalah pengotakan golongan, yakni sistem pendidikan tidak mampu menjangkau semua kalangan, kaum proletar tidak mendapat ruang untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi dan berkualitas. Kualitas suatu pendidikan disesuaikan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini mengandung makna bahwa hanya kaum burjois dan menengahlah yang berhak memperoleh pendidikan yang berkualitas, sehingga tidak jarang kaum proletar terbentur biaya hingga jalur pendidikannya terputus setelah Sekolah Dasar atau Sekolah Menenga Pertama. Hal ini menyebabkan kualitas SDM Indonesia yang berdaya saing global minim.

Kemajuan yang signifikan pada sistem pendidikan Indonesia saat ini adalah pemberian dan peningkatan IPTEK serta bahasa asing secara bertahap pada setiap jenjang pendidikan formal, serta mulai berkurangnya biaya pendidikan hingga jenjang sekolah menengah atas. Dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun sistem terapan pendidikan kolonial berimplikasi pada sistem pendidikan saat ini, namun kemajuan kurikulum yang diberikan dalam setiap jenjang menunjukan bahwa Indonesia dapat menyesuaikan diri terhadap tuntutan globalisasi.***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s